Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau

Authors

  • Mirza Mirza Universitas Terbuka
  • Siti Aisyah Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.18

Keywords:

Policy Implementation, Border Area, Riau Islands

Abstract

This research aimed to anlayze the implementation of border management policies in Riau Islands Province, which at the provincial level, state border management policies were coordinated through government bureaus and borders. Research problems included the coordination of the implementation of state border development programs that have not yet been integrated, the weakness of institutional institutions that oversaw national border policies and the needs for commitment by state administrators to be carried out in the form of programs/ activities in border areas. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data analysis was conducted based on George Edward III's Policy Implementation theory, covering aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The conclusion of this study was that the implementation of sectoral coordination and ego was still a problem, including bureaucratic fragmentation with diffused subjects, making implementation of policies less directed and integrated. Strengthening the border issues became the development program in the Riau Islands Provincial Government to to improve the welfare of the people in the border areas. The program should be then included in the Regional Development Plan (RPJMD).

References

Husnadi. (2006) Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan

Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat) Tesis Undip Semarang.

Kasim, Azhari. makalah public policy (2018). Materi Inisiasi pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Universitas Terbuka.

Wijayanto, Yudhi (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Studi Kasus Pulau Miangas Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara) Desertasi FISIP UI.

Said, M Mas’ud, Makalah Desentralisasi Asimetris.

Jurnal Kemitraan Partnership Policy Paper EdisinNo. 2/2011

Rencana Induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2011 – 2014.

BPS Kepulauan Riau, (2013). Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Cenderung Hanya Terjadi di Daerah Perkotaan.

Veljanovski, A. M. 2010. “The Model of Asymmetric Fiscal Decentralization in

The Theory and The Case of Republic of Macedonia”. IustinianusPrimus Law Review, Vol. 1:1. Dalam Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C.Media dan portal berita

https://nasional.kompas.com/read/2014/11/25/12000021/Tantangan.Birokrasi.Pemerintahan.Jokowi-JK Eko Prasojo

Downloads

Published

2020-11-01

How to Cite

Mirza, M. ., & Aisyah, S. . (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 1(1), 14-34. https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.18

Issue

Section

Articles