Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance
DOI:
https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i1.78Keywords:
Implementasi SPIP, mewujudkan good governance, maturitas SPIPAbstract
Tingkat capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Buton Utara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sangat rendah yaitu pada level rintisan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP dilakukan prosedur pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan oleh APIP termasuk di dalamnya adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPIP secara internal pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan good governance dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tingkat maturitas SPIP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Serta data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SPIP pada Inspektotrat kabupaten Buton Utara telah cukup baik. Kelemahan mendasar adalah belum diterapkannya prosedur audit kinerja, minimnya kuantitas auditor, standar kompetensi jabatan belum ditetapkan serta sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku belum diterapkan secara konsisten. Disamping itu secara efektivitas terapan SPIP sangat dipengaruhi oleh komitmen Kepala Daerah serta regulasi pendukung yang mengatur tentang sistem reward dan punishment atas implementasi SPIP secara nasional.
References
Ardja Sadjiarto https://media.neliti.com/ media/ publications/
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. . Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta
Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC
Hanif • Nurcholis, 2007 Pemerintahan dan Otonomi Daerah /Hanif Nurcholis. Pengarang, Nurcholis, , Hanif. EDISI, edisi 1. Penerbitan, Jakarta :Grasindo,2007
Loina, Lalolo Krina P , 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit. CV Alfabeta, Bandung
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Yuswan Farmanta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
An author who publishes in JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia agrees to the following terms:
- The author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal
- The author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgment of its initial publication in this journal.
- The author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.